menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham), amir syamsudin, menentukan memberhentikan tetapi kepala rumah tahanan (karutan) cipinang jakarta, syaiful sahri, per 22 april 2013.
benar, karutan cipinang diberhentikan ternyata karena menyerahkan izin nazaruddin keluar rutan cipinang, kata amir melalui layanan pesan singkat pada jakarta, senin.
langkah itu, berdasarkan sekretaris jenderal kementerian hukum serta ham bambang rantam sariwanto, diselenggarakan sebab terpidana kasus suap wisma atlet, m. nazaruddin, yang seharusnya ditahan selama rumah tahanan itu berada di luar rutan yaitu pada rumah sakit abdi waluyo jakarta.
pemberhentian akan tetapi ini dilakukan di rangka evaluasi dan penilaian menyeluruh kepada kejadian itu yaitu apakah pas ajaran serta tak, hasil evaluasi sementara, menkumham mengambil kebijakan penggantian kepala rutan cipinang, katanya.
Informasi Lainnya:
- Mencari Jasa Cuci Sofa di Jakarta
- Beli Jam Tangan Murah
- Tempat Beli Jam Tangan Murah
- Yuk Beli Jam Tangan Murah di Sini
menurut bambang, tindakan tersebut adalah bagian dari komitmen penanganan dan pemberantasan korupsi.
menkumham berharap narapidana korupsi tak menjadikan sakit dibuat alasan yang dibuat-buat agar beranjak daripada properti tahanan atau lapas, ungkap bambang.
sebelumnya, berdasarkan pemeriksaan dokter selama rutan cipinang nazaruddin memang menderita sakit dan kemudian didiagnosa sebagai sakit batu empedu.
pada 11 april 2013, nazaruddin berobat ke rumah sakit abdi waluyo juga sejak 20 april 2013, mantan bendahara publik partai demokrat itu telah dikembalikan ke rutan cipinang.
istri nazaruddin, neneng sri mulyani, pekan lalu dan dibolehkan oleh majelis hakim dan menyetujui neneng berobat ke rs abdi waluyo setiap selasa-kamis agar waktu yang tak sedikit.
juru bicara komisi pemberantasan korupsi johan budi menyampaikan bahwa kewenangan pemberian izin pada narapidana supaya berobat berada dalam kementerian hukum serta ham.
memang nazaruddin masih adalah tersangka pada kpk untuk jumlah tindak pidana pencucian biaya namun kewenangan perihal izin berada selama kemenkumham namun kami himbau agar semua bagian agar narapidana jumlah korupsi tak diberikan treatment yang biasa, tutur johan.
nama rs abdi waluyo kerap sebagai referensi tersangka jumlah korupsi seperti hartati murdaya, angelina sondakh, m nazaruddin, amran batalipu juga neneng sri wahyuni, padahal kpk maupun pengadilan biasa merujuk rs polri supaya pembantaran.